Menyoal Standar Dosen dan “Nomenklatur” Pendidikan Tinggi



Menyoal Standar Dosen dan “Nomenklatur” Pendidikan Tinggi

Oleh Baharuddin*

Ide tulisan ini sesungguhnya berawal dari pengamatan yang ada di group media sosial (misal WhatsApp atau Facebook) yang menampilkan argumentasi para kaum cendekia (baca: dosen) dalam melakukan penelaahan dan pembedahan problematika pendidikan yang sedang terjadi di Indonesia.

Membicarakan tentang pendidikan memang seakan tiada berujung pangkal, begitulah karena memang masalah pendidikan merupakan masalah yang rumit apalagi pada wilayah pendidikan tinggi, selalu menghadirkan ruang diskursus yang dinamis.

Pada kesempatan ini akan mencoba melakukan sorotan pada kebijakan-kebijakan seputar pendidikan tinggi. Salah satunya adalah adanya kebijakan Pemerintah yang cukup tegas tentang penghentian langkah (berekspresi di depan kelas) bagi para dosen aktif yang masih berstatus sarjana (S1).

Kebijakan ini tentu membuat sebagian kalangan shock namun harus dipahami bahwa kelahiran kebijakan ini bukan serampangan namun melalui proses dan pertimbangan yang matang dan rasional bahwa sesungguhnya tugas dosen sangatlah berat, olehnya itu dibutuhkan penambahan kapasitas yang memadai melalui peningkatan jenjang pendidikan (minimal Magister).

Adalah wajar kebijakan ini lahir mengingat tantangan zaman kian kompleks dengan akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian meninggi. Bahkan sampai keluar istilah `zaman now` yang merupakan term kata yang menggambarkan era milineal abad kontemporer nan penuh kompetisi.

Menjadi dosen yang sesungguhnya (ideal) memanglah berat dan mempunyai standar tinggi. Tengok saja di beberapa negara lain, adalah tidak mudah untuk menjadi dosen (apalagi status dosen tetap). Di Jepang atau Perancis misalnya, untuk bisa menjadi dosen mereka diharuskan mengikuti program post doctoral (tentunya minimal Doktor) terlebih dahulu serta menerbitkan disertasinya menjadi buku. Apabila semua itu telah rampung barulah bisa melamar menjadi dosen tetap, itupun kalau ada lowongan tersedia (kabarnya semakin jarang). Tidak hanya itu, kompetisinya juga cukup ketat karena portofolio di bidang akademik seperti publikasi ilmiah sangat menentukan.

Kalaupun ada kasus, lulusan Magister (S2) yang menjadi dosen tetap, ini hal yang amat langka sekali, mungkin hanya untuk orang-orang yang super cemerlang saja (Abdul Hamid, 2018). Nah sekarang coba bandingkan dosen di Indonesia, bagi lulusan S2 sepanjang ijazah sudah dikantongi langsung bisa daftar jadi dosen tetap bahkan tidak jarang ketika masih duduk dibangku kuliah S2, nama sudah terpasang sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi (umumnya PTS).

Artinya bahwa untuk menjadi dosen bukanlah persoalan main-main apalagi menjadi sekadarnya saja. Kapasitas keilmuan dan mentalitas harus sepadan sebab tugas dosen sangatlah kompleks, tidak hanya pandai mengajar namun harus mampu meneliti dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui tri dharma (bahkan beberapa perguruan tinggi yang bernaung dibawah panji yayasan atau persyarikatan menjadi catur dharma) perguruan tinggi.

Betapa pun, terobosan Indonesia melalui kebijakan tentang standarisasi dosen, merupakan satu langkah maju yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan grade mutu perguruan tinggi dalam negeri sehingga selaku insan cendekia sepatutnyalah untuk disupport dan diapresiasi secara maksimal. Meskipun tetap saja masih kalah jauh jika dibanding dengan negara-negara lain.

Selain menyoal tentang standar dosen di perguruan tinggi, teranyar Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan satu kebijakan tentang nomenklatur program studi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi. Peraturan ini kemudian disusul dengan penjelasan rinci melalui Keputusan Menristek Dikti Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi yang resmi diedarkan per tanggal 5 September 2017.

Konten utama peraturan yang lahir di penghujung tahun 2017 ini adalah adanya pembagian rumpun keilmuan menjadi lima yakni (1) Rumpun Ilmi Humaniora, (2) Rumpul Ilmu Sosial, (3) Rumpun Ilmu Alam, (4) Rumpun Ilmu Formal, dan (5) Rumpun Ilmu Terapan. Secara umum adanya pembagian rumpun keilmuan ini kelihatan tidak bermasalah dan baik-baik saja namun ketika dicermati secara saksama maka akan ditemukan permasalahan-permasalahan pada poin-poinnya Rumpun Ilmu Terapan meskipun tidak sampai menyentuh pada persoalan substansial.

Atas kebijakan ini tak ayal mengundang perdebatan di kalangan pada akademisi dalam menafsirkan nomenklatur program studi. Sebagai contoh, nomenklatur untuk program studi Manajemen Pendidikan tidak tercantum dalam Permenristek Dikti 15/2017, yang ada adalah Administrasi Pendidikan. Memang ada Manajemen Pendidikan Tinggi tapi kategorinya bukan “pendidikan” melainkan “bisnis” (ilmu atau sains manajemen).

Tidak tercantumnya nomenklatur program studi manajemen pendidikan mengundang perhatian para ahli manajemen pendidikan untuk melakukan pengkajian terhadap kebijakan ini (misalnya di Universitas Negeri Malang). Meskipun jika merujuk kepada referensi yang ada, kata administrasi dan manajemen oleh sebagian ahli dianggap sama dan semakna (Sutisna, 1987). Hal ini bisa dilihat dari buku karya Fayol yang berjudul Administrastion Industrielle et Generale diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris menjadi General and Industrial Management oleh Coubrough dan Geneva 1929 (Husaini Usman, 2013).

Namun demikian, ketiadaan nomenklatur manajemen pendidikan telah membuat keresahan para penyelenggara pendidikan di perguruan tinggi yang telah menggunakan manajemen pendidikan sebagai nama program studi khususnya untuk jenjang Magister (S2) dan Doktor (S3). Sebagai konsekuensi atas kebijakan ini, adalah tidak menutup kemungkinan akan munculnya gugatan dari para ahli manajemen pendidikan baik secara personal, kelembagaan maupun melalui organisasi profesi terhadap kebijakan ini.

Nomenklatur lain yang turut mengundang perdebadan adalah program studi pendidikan nonformal (Nonformal Education) (PNF) atau pendidikan masyarakat (Community Education) (Penmas). Penamaan program studi dalam Permenristek Dikti tersebut dianggap ambigu bahkan tumpang tindih karena dua nama ini sejatinya adalah satu kesatuan namun kemudian terkesan harus diinterpretasikan ulang berdasarkan atas dua istilah ini.

Jika ditilik lebih jauh, sejarah perjalanan program studi ini (PNF atau Pemnas) memang menarik untuk dicermati karena dalam proses eksistensinya di perguruan tinggi telah mengalami beberapa kali metamorfosis. Mulai dari nama jurusan pendidikan sosial (tahun 1960-an) hingga menjadi jurusan pendidikan luar sekolah (PLS) pada awal tahun 1980-an. Pada periode ini hampir tidak ada perdebatan pada persoalan nomenklatur sebab nama ini seragam berlaku secara nasional. Legalitasnya dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:  0174/0/1983 tentang Penataan Jurusan pada Fakultas di Lingkungan Universitas dan Institut Negeri. Nama jurusan pendidikan luar sekolah (PLS) ini pun berlaku cukup lama, sejak diterbitkannya SK Mendikbud No. 0174/0/1983 hingga pertengahan tahun 2017.

Perdebatan kembali muncul di kalangan akademisi PLS setelah terjadi perubahan nomenklatur sebagaimana yang diatur dalam Permenristek Dikti 15/2017. Pada aturan baru ini, munculnya kata “atau” yang menjadi pemisah Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Masyarakat. Kata “atau” ini seakan-akan bermakna setara atau sederajat, padahal bila dicermati berdasarkan pendekatan normatif, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka akan ditemukan penjelasan bahwa pendidikan masyarakat adalah bagian dari pendidikan nonformal sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 26 bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Adapun rinciannya meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa semua jenis pendidikan di luar wilayah pendidikan formal merupakan wilayah garapan pendidikan nonformal termasuk aktivitas pendidikan yang berbasis di masyarakat. Hal ini juga dipertegas melalui jenis satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Bahkan di beberapa perguruan tinggi, pendidikan masyarakat sudah menjadi bagian dari kurikulum PNF dan harus dilulusi oleh mahasiswa pada program studi PNF. Di perguruan tinggi lainnya, pendidikan masyarakat justru menjadi konsentrasi pada program studi PNF.

Dengan memposisikan pendidikan masyarakat sebagai bagian dari PNF, maka secara substansial telah mengejawantahkan pada penekanan bahwa kehadiran PNF menjadi mediator bagi masyarakat agar tetap mengakses pendidikan dengan tanpa terikat pada aturan formalitas yang tidak semua masyarakat sanggup memenuhinya.

Kehadiran PNF kiranya menjadi penawar bagi masyarakat untuk kembali merajut asa dan tetap optimis dalam menyongsong kehidupan yang lebih cerah sebagaimana prinsip sejati pendidikan “long life education” sehingga hal yang sangat wajar ketika Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Sungguh pun demikian, adalah tidak etis jika kemudian dilakukan pengklaiman bahwa PNF merupakan yang paling unggul dan Pendidikan Masyarakat menjadi nomor dua. Hanya saja jika ditelusuri pada akar persoalannya, maka titik simpulnya ada pada pendidikan yang bersifat tidak formal.

Atas perbedaan penafsiran ini, berimplikasi terjadinya dualisme pada penamaan program studi di beberapa perguruan tinggi, misalnya di Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Unsika mereka telah mantap menggunakan nomenklatur Pendidikan Masyarakat (Penmas).

Adapun perguruan tinggi di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jogjakarta lebih memilih nomenklatur Pendidikan Nonformal (PNF) seperti Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Jember, Universitas Negeri Semarang dan Universitas Negeri Yogyakarta. Demikian hal di wilayah Indonesia Timur, lebih memilih nama Pendidikan Nonformal (PNF) seperti di Universitas Negeri Makassar dan STKIP Muhammadiyah Enrekang.

Betapa pun, lahirnya kebijakan ini bukan berarti bahwa segalanya sudah final namun akan tetap mengundang perdebatan di ruang publik. Kebijakan sejatinya adalah nahkoda yang dapat memandu dan mengendalikan haluan agar para penumpang bahterah yang sedang berlayar bisa sampai pada tujuan bukan justru menjadi super power apalagi aji mumpung “siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana”.

Akhirnya kita berharap, dosen yang terstandarisasi dan nomenklatur yang jelas akan sangat membantu dalam mengarahkan dan menajamkan posisi dan eksistensi sebuah program studi di perguruan tinggi. Dosen yang mengabdi (mengajar) pada program studi sebagaimana basic keilmuanya (kesesuaian antara keilmuan dan mata kuliah yang diampuh) akan meminimalisir terjadinya pelacuran keilmuan yang dapat berakibat terjadi disorientasi dari program studi yang dibina (baca: Pendidikan Nonformal “atau” Pendidikan Masyarakat). Wallahu `Alam

* Penulis adalah Dosen STKIP Muhammadiyah Enrekang sekaligus Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

Ditulis di Malang, pada tanggal 14/02/2018, pukul: 21.55 WIB.


Komentar Pengunjung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *