Bermaksud Untuk Mensejajarkan Pemahaman Tentang Mutu Pendidikan, LPMP Undang STKIP Muhammadiyah Enrekang Sosialisasi



Bermaksud Untuk Mensejajarkan Pemahaman Tentang Mutu Pendidikan, LPMP Undang STKIP Muhammadiyah Enrekang Sosialisasi

Ummaspul.ac.id, Enrekang — Lembagan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan menyelenggarakan Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan 2019 di Hotel Claro, Jl. A. Pettarani No. 3 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, yakni tanggal 26 s.d. 28 Maret 2019 menghadirkan ratusan peserta yang berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan, Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Guru Indonesia (IGI), Koordinator Pengawas, tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Rektor/Ketua LPTK.

Kepala LPMP Sulsel, Dr. H. Abdul Halim Muharram, M.Pd. dalam laporannya menegaskan bahwa sosialisasi ini bermaksud untuk mensejajarkan pemahaman tentang mutu pendidikan di Sulsel, termasuk juga pemetaan mutu pendidikan itu sendiri.

Senada dengan itu, Baharuddin, S.Pd.,M.Pd. yang hadir mewakili Ketua STKIP Muhammadiyah Enrekang, Drs. Yunus Busa, M.Si. mengatakan bahwa sosialisasi penjaminan mutu yang diselenggarakan LPMP bisa menjadi gerbang bagi semua elemen pendidikan Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk memikirkan secara kolektif tentang mutu pendidikan yang ada di Sulawesi Selatan saat ini.

“Sungguhnya saat ini persoalan mutu pendidikan masih menjadi problem utama kita, tidak hanya lingkup Sulsel bahkan nasional. Banyak indikator yang bisa dijadikan ukuran, diantaranya tentang kemampuan membaca siswa, kompetensi guru dan juga layakan pendidikan” ungkapnya.

Sehingga momentum sosialisasi ini, kiranya menjadi kesempatan yang baik untuk sama-sama memikirkan jalan keluar atas permasalahan ini. Pemikiran kolektif atas permasalahan yang kompleks ini kiranya dapat menjadi solusi, tambahnya.

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, M.Si.,Ph.D yang hadir mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sekaligus membuka acara sosialisasi, permasalahan mendasar pendidikan Indonesia saat ini adalah tentang kemampuan literasi.

Menurutnya, hasil Programme for International Students Assessment (PISA) menunjukkan bahwa saat ini, rata-rata siswa level Sekolah Dasar (SD) memang lancar membaca tetapi mereka tidak memahami bahan bacaannya, hanya ada 47 persen saja siswa SD yang paham akan bacaannya.

Muhammad menjelaskan, hasil PISA sejak tahun 2002 s.d. 2015, progresnya tidak signifikan, padahal secara normatif kita telah mengubah dasar pendidikan, yakni Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2003, kebijakan tentang kurikulum yang bahkan sudah berubah sampai tiga kali, bahkan kesejahteraan guru telah ditingkatkan sejak 2005 dan telah menelan angaran hingga 68 triliun namun belum menghasilkan output pendidikan yang memuaskan.

Selanjutnya, permasalahan lain yang cukup menggerogoti pendidikan Indonesia adalah masalah pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) serta ketersediaan saran dan prasarana pendidikan yang memadai, cetus Muhammad.

Olehnya itu, lanjut Muhammad jika kita ingin memperbaiki mutu pendidikan, harus fokus pada 3 aspek perbaikan yakni, aspek PTK atau guru, aspek Kepala Sekolah, dan aspek kualitas pembelajaran.

Masih menurut Muhammad, permasalahan krusial pada aspek PTK adalah terkait kekurangan guru tetap (PNS/GTY), karena dalam setiap tahun sekitar ada 50 sampai 72 ribu guru PNS yang pensiun sementara penggantinya tidak tersedia, kemudian soal kompetensi guru, dan kesejahteraan guru.

Sementara pada aspek kepala sekolah, kompetensi kepemimpinan kepala sekolah sangat dibutuhkan dalam memajukan institusi pendidikan. Kepala sekolah adalah otaknya sekolah yang bertugas memikirkan bagaimana sekolah itu maju. Kepala sekolah harus mampu membangun sinergitas dengan semua stakeholders sekolah, termasuk kepada parent and community school.

Tidak kalah pentingnya, tegas Muhammad adalah kualitas pembelajaran (quality of learning). Pada 2013 misalnya, dilakukan studi tentang tingkat ketidakhadiran guru di kelas, hasilnya sekitar 9 persen guru tidak hadir mengajar di kelas. Bahkan di daerah pedesaaan, meningkat sampai 24 persen dan di daerah terpencil mencapai 36 persen. Nah jika ketidakhadiran guru di kelas cukup tinggi begini tentu akan sangat mempengaruhi penurunan kualitas pembelajaran. (ryd)*


Komentar Pengunjung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *